Korupsi, Tindakan Transnasional yang Berevolusi

Bukan hal yang aneh melihat pemberitaan media massa di penuhi dengan kasus korupsi pejabat bahkan pencucian uang, mulai dari yang bernilai ratusan juta hingga triliunan. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia, mengingat mereka yang terlibat dalam korupsi banyak dari kalangan wakil rakyat, yang seharusnya membela kepentingan rakyat.
 
Lihat saja skandal Ketua SKK Migas yang diduga melakukan korupsi, belum selesai KPK menyiapkan berkas tuntutan muncul lagi dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar oleh Tubagus Chaeri Wardana.
 
Perserikatan BangsaBangsa (PBB ) sendiri sudah mengeluarkan konvensi yang telah ditandatangani oleh 168 Pihak dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU no: 007/2006. Di dalam konvensi PBB tersebut disebutkan bahwa korupsi dianggap sebagai suatu fenomena transnasional dan korupsi di sektor swasta pun dianggap suatu tindakan kriminal.
 
Menurut Waluyo, mantan Plt Pimpinan KPK dan Direktur General Affair PT. Pertamina (Persero), karena kejahatan korupsi dianggap suatu tindakan transnasional, maka bisa dipahami kalau kerjasama antar negara di dalam pemberantasan korupsi semakin meningkat dan juga penanganan kasuskasus korupsi hampir di semua negara juga semakin intens. Di dalam konvensi tersebut juga disebutkan perlunya sektor swasta membenahi organisasinya, salah satu diantaranya untuk membuat pengendalian internal yang memadai. 
 
Untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai diperlukan komitmen pimpinan perusahaan dengan berbagai tindakan nyata baik yang bersifat formal maupun informal atau pembentukan budaya kerja yang beretika, ujar Waluyo.
 
Waluyo menegaskan, pembelajaran akan penerapan etika bisnis dan budaya kerja tersebut sebaiknya diberikan sejak di bangku kuliah. Mengapa? Dalam pengalamannya selama memimpin di perusahaan minyak, pembelajaran etika bisnis  ini memang sangat diperlukan guna mengelola perusahaan dengan baik untuk mencapai target tujuan perusahaan dan Key Performance Indicator (KPI).
 
Rasa bersyukur saat kuliah Magister Manajemen di Prasetiya Mulya Business School, saya dibekali dengan mata kuliah etika bisnis tata kelola perusahaan yang baik. Secara teori diberikan di dalam kelas dan secara praktek case study diskusikan secara intens yang membekali manajer dalam proses pengambilan keputusan, ujar Waluyo yang saat ini menjabat Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).

Waluyo

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)

Leave a Reply