Perlu Keberpihakan Pemerintah pada Keselamatan Transportasi

Kecelakaan di tol Jagorawi beberapa waktu lalu yang dialami oleh anak dari seorang musisi yang terkenal di negeri ini membuat publik terhenyak. Seperti yang dikabarkan melalui media, bocah tersebut diberikan mobil mewah sebagai hadiah padahal usianya baru menginjak 13 tahun. Kecelakaan tersebut menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Dan sepertinya tidak cukup itu, hampir setiap hari running text di televisi memberitakan tentang kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan raya.  

“Faktanya, lebih dari 30 ribuan penduduk Indonesia meninggal akibat kecelakaan di jalan raya setiap tahun,” ungkap Waluyo yang saat ini menjabat Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).  

Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan Lalu Lintas ini? Menurut analisis yang dilakukan oleh KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi), penyebab kecelakaan transportasi banyak disebabkan oleh buruknya sarana dan prasarana, namun banyak juga disebabkan oleh perilaku manusia.  

“Berdasarkan pada teori ABC (Anteceden, Behaviour and Consequences), Behaviour seseorang dipicu oleh antecedent, diperkuat atau diperlemah oleh consequences”, ujar Waluyo. Publik melihat bagaimana setiap harinya jalanan di Jakarta dipenuhi berbagai jenis kendaraan, mobil dan motor tumpah ruah. Jika kita berada di perempatan jalan, sering kali terlihat dari arah sebaliknya pengendara sepeda motor sudah mulai menutupi jalanan yang bukan untuk jalur lajunya. Kenapa pengendara sepeda motor tersebut berperilaku seperti itu? Dan sepertinya tidak ada rasa bersalah dari mereka. Hal ini juga dipicu oleh suatu kekhawatiran dimana apabila mereka tetap tertib di jalurnya, maka antrian di lampu perempatan akan sangat panjang dan dapat menyebabkan mereka telat sampai tujuan (antecedent).  

Sementara penegakan hukum (consequences) dari penggunaan jalan di lajur yang salah di Indonesia saat ini masih sangat lemah. Pengendara sepeda motor yang meggunakan jalan yang bukan jalurnya seringkali tidak ditilang karena daerah pengawasan polisi lalu lintas yang cukup luas. Sebaliknya, apabila pihak kepolisian melakukan penertiban dengan melakukan tilang, maka berapa banyak surat tilang yang harus dilkeluarkan setiap harinya dan apakah hal tersebut dapat menyelesaikan masalah?

Peran Pemerintah Mendukung K3 

Waluyo menambahkan, “Keberpihakan pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan langkah kongkrit, yaitu dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk pengembangan transportasi umum.” Ia memaparkan bahwa pemerintah sebaiknya melakukan anggaran yang tepat untuk pembangunan prasarana rel kereta api, pembelian sarana gerbong, serta pembangunan MRT lainnya. Hal lainnya adalah memprioritaskan dan mengembangkan transportasi umum di perkotaan, pembelian sarana kendaraan dan memperbanyak jumlah bus serta menciptakan suasana nyaman bagi penumpang yang menggunakan kendaraan umum tersebut.  

Kalau di runut lebih dalam lagi, penyebab utamanya adalah tidak seimbangnya antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Kondisi transportasi umum tidak memadai serta jumlahnya yang masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Jakarta. Oleh sebab itulah, masyarakat mencari penyelesaian dengan membeli kendaraan sendiri.

Perhatian kepada aspek keselamatan dan kesehatan kerja tentu menjadi prioritas Waluyo saat ini,   nurani dan kepekaannya terasah setelah berkecimpung di industri migas selama kariernya. Ia berharap agar tragedi keluarga dan besarnya kerugian ekonomi yang timbul dapat berkurang.  

“Untuk itu, perlu keberpihakan dari pemerintah”, ujar Waluyo yang menamatkan pendidikan S2 nya di Prasetiya Mulya Business School ini.

Waluyo

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)

Leave a Reply